Warga Yogya Dukung Kemendes Tak Istimewakan Eks PNPM
Penulis: By Theo | Rabu, 13 April 2016 | 23:08 WIB Dibaca: 211 kali



YOGYAKARTA – Ratusan warga Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa (FMPD) meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak memberikan perlakuan istimewa kepada para fasilitator eks PNPM yang ingin menjadi pendamping desa tanpa melalui proses rekrutmen.

Koordinator Umum FMPD DIY, Muhammad Zamzami, mengatakan bahwa keputusan Kemendes PDTT terkait rekrutmen pendamping desa 2016 merupakan salah satu upaya implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

“Keputusan Kemendes PDTT untuk melakukan proses rekrutmen secara terbuka dan transparan adalah jalan terbaik dalam mengimplementasikan UU Desa,” ujar Zamzam, Rabu (13/4/2016).

Menurutnya, rekrutmen pendamping desa 2015 telah menghasilkan para fasilitator andal untuk mendampingi penyusunan program pembangunan desa. Salah satu indikator efektivitas peran pendamping desa hasil rekrutmen yakni penyerapan dana desa yang mencapai 100 persen pada 2015.

“Meskipun para pendamping desa masih butuh penyesuaian di lapangan, secara umum semua pendamping baru yang terdiri dari berbagai profesi itu mampu melaksanakan semua tahapan pekerjaan pendampingan, monitoring, dan evaluasi dengan cukup baik,” paparnya.

Dia meminta para fasilitator eks PNPM yang hingga saat ini masih aktif sebagai pendamping desa tidak menutup mata untuk melihat kemampuan tenaga professional diluar PNPM yang sebagian besar juga lebih ahli dalam hal pemberdayaan masyarakat.

"Seleksi akan menentukan siapa yang ahli akan terseleksi dan layak layak menjadi pendamping desa, sebaiknya mereka tunjukkan saja kemampuannya sebagai ahli pemberdayaan yang layak untuk dijadikan pendamping desa,” tantangnya.

Zamzam menegaskan, pihaknya sangat mendukung Keputusan Kemendes PDTT yang akan melakukan rekrutmen pendamping desa secara terbuka dan transparan.

“Masih banyak tenaga pemberdayaan di luar sana yang juga layak menjadi pendamping desa. Kami secara tegas menolak jika Kemendes PDTT mengistimewakan eks PNPM, karena itu sama saja menghilangkan kesempatan kami untuk ikut berkompetisi secara sehat dan terbuka,” pungkasnya.

 

Okezone.com

[ Kembali ]
Berita Lainnya
Mengagumkan, Ini Kesan Mendagri Tjahjo Terhadap Sosok HM Sani
KPK Minta Pemprov Riau Segera Fungsikan Stadion Utama
Empat Jasa Bung Karno pada Dunia yang Akan Terus Dikenang
HT: Banyak Korupsi Berlindung di Balik Hukum
Dana ke Daerah Harus Diawasi dengan Ketat
Politik
Hukrim
Wisata & Budaya
Advertorial
Ekbis
Pendidikan
Olahraga
Galeri
Riau
Nasional
Internasional
Opini
Redaksi
Indeks Berita
Indeks Headline
Indeks Terpopuler
@2013 Wahananusantara.com All Rights Reserved.