Perlu Reformasi Jilid II di Kepolisian
Penulis: By Teo | Jumat, 06 Maret 2015 | 13:37 WIB Dibaca: 283 kali


polri

JAKARTA - Polri didesak untuk segera melakukan reformasi jilid II sebagai solusi atas segala permasalahan yang ada di Korps Bhayangkara itu.

Seringnya oknum dari kepolisian ditemukan terlibat praktik politik, hingga ketidakberpihakan kepada rakyat menjadi alasan mengapa lembaga pengamanan negara ini dipandang perlu direformasi kembali.

Mantan Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Irjen Pol (Purn) Farouk Muhammad, memandang kendala struktural menjadi penyebab terhambatnya proses reformasi di Polri sampai saat ini.

"Perlu ada reformasi jilid II di Polri. Ada kendala struktural yang tidak memungkinkan reformasi Polri berjalan dengan semestinya. Polisi masih lebih takut kepada atasannya dibanding rakyat. Tunggulah dunia ini hancur kalau kita masih mempertahankan kondisi seperti itu," ujar Farouk saat menyampaikan materi Seminar yang bertajuk Peradaban Polisi dan Politik Peradaban Polisi dan Politik, di Gedung Marina, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (4/3/2015).

Hal tersebut, sambungnya, tidak terlepas dari adanya kendala struktural yang menghambat proses reformasi. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan agar tanggung jawab operasional lembaga kepolisian ke depan, dipegang oleh suatu wadah yang disebut komisi kepolisian.

"Bentuk ideal komisi kepolisian itu cukup berisi satu hingga tujuh anggota independen saja," imbuhnya.

Beberapa negara di dunia, kata Farouk, diketahui telah menggunakan satu lembaga independen untuk mengawasi Korps Bhayangkaranya. Namun, tanggung jawab lembaga kepolisian di Indonesia masih dipegang oleh Presiden baik dalam hal administrasi maupun operasional.

Selain permasalahan struktural, sambung Farouk, lembaga kepolisian juga dipandang belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra masyarakat sampai sekarang. Padahal, Polisi sebetulnya tidak memiliki tugas utama sebagai penegak hukum di Indonesia.

"Polisi diciptakan bukan untuk menegakan hukum. Bagi polisi menegakan hukum adalah jalan terakhir untuk memecahkan sosial problem. Pemecahan utama problem sosial dapat dilakukan di luar menempuh langkah hukum. Jika problem sosial bisa diselesaikan tanpa jalur hukum, maka tidak perlu ada langkah hukum," terangnya.

Sementara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mengatakan, hingga saat ini lembaga kepolisian di Indonesia baru melaksanakan reformasi sekali, yaitu pada saat pemisahan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di tahun 1999 silam.

"Hal-hal selanjutnya mengenai reformasi governance polisi itu belum ada perubahan. Saya rasa kalau ada agenda reformasi jilid II memang bisa dilakukan. Kepolisian ini belum direformasi sungguh-sungguh, baru dikeluarkan dari ABRI saja pasca Orde Baru," tukasnya.

sumber:okezone

[ Kembali ]
Berita Lainnya
Mengagumkan, Ini Kesan Mendagri Tjahjo Terhadap Sosok HM Sani
KPK Minta Pemprov Riau Segera Fungsikan Stadion Utama
Warga Yogya Dukung Kemendes Tak Istimewakan Eks PNPM
Empat Jasa Bung Karno pada Dunia yang Akan Terus Dikenang
HT: Banyak Korupsi Berlindung di Balik Hukum
Politik
Hukrim
Wisata & Budaya
Advertorial
Ekbis
Pendidikan
Olahraga
Galeri
Riau
Nasional
Internasional
Opini
Redaksi
Indeks Berita
Indeks Headline
Indeks Terpopuler
@2013 Wahananusantara.com All Rights Reserved.